Proses Import Barang Dari Luar Negeri Dengan Legal

Ini murni merupakan pengalaman saya Proses Import Barang Dari Luar Negeri Dengan Legal. Banyak yang mengeluhkan sulitnya proses import dan ketatnya bea cukai pada saat ini. Untuk pelaku bisnis legal, sebenarnya selama kita ikuti aturan main, proses import tidaklah sesulit yang kita bayangkan.

Sebelum melakukan import, pertama-tama anda harus mempunyai Perusahaan yang terdaftar. Mendaftar PT atau CV juga tidak sulit, setidaknya untuk domisili Jakarta, pada awal tahun 2017 saya mengurus seluruh surat-surat pendirian PT melalui notaris dengan harga 10 Juta. Tetapi saya menyadari bahwa sebenarnya kita hanya butuh akta pendirian seharga 3 Juta dari jotaris, Sisanya bisa diurus sendiri melalui PTSP DKI Gratis tanpa dipungut biaya sepeserpun. ( Kurang tahu juga performa PTSP DKI tahun 2018 ini karena gubernur sudah diganti, jika ada kesempatan akan saya review lagi ).

Pastikan kualifikasi bidang usaha anda sesuai dengan komoditi yang akan anda import. Setelah PT/CV anda berdiri, anda harus ke kantor pajak untuk mengurusi PKP.

Terakhir anda juga wajib punya Rekening Koran, API ( angka pengenal import ) dan NIK ( No Induk Kepabeanan ).. Khusus API bisa didaftarkan dengan AJIB (Pengalaman Mengurus IZIN melalui AJIB), dan NIK bisa didapatkan secara online setelah API keluar.

Checklist tahap 1:

  1. Badan usaha PT/CV
  2. NPWP/PKP
  3. Rek Koran
  4. API
  5. NIK ( termasuk akun di INSW dan Beacukai )

Tahap kedua adalah mengenai supplier dan freight forwarder. Kebetulan saya dan supplier saya merupakan rekan bisnis dekat, karena itu saya tidak butuh LC ( Letter Of Credit ) dalam melakukan transaksi, tetapi LC bisa anda dapatkan dengan menanyakan di bank tempat anda membuka rekening koran.

Untuk freight forwarder, tekankan bahwa anda akan menggunakan layanan LCL (Less Cargo Load) untuk pengiriman tidak sampai satu container atau FCL ( Full Cargo Load ) untuk pengiriman per kontainer, dan bahwa anda akan menempuh jalur legal dan sudah punya API, bukan jalur borongan tanpa API.

Biasanya Freight Forwarder juga sudah paketin layanan mereka dengan PPJK atau layanan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang sangat membantu kita mengurusi dan mengawal proses kepabeanan. Kita sebenarnya bisa menghemat 3 juta an jika bisa mengurus kepabeanan sendiri, tetapi banyak pihak yang menyarankan saya untuk menggunakan PPJK demi kelancaran.

Checklist tahap 2:

  1. Supplier deal
  2. LC
  3. Freight Forwarder dan PPJK

Tahapan berikutnya adalah dimana anda mengecek Invoice dan Packing List dari supplier, apakah kode HS komoditi anda sudah sesuai dengan HS di Indonesia, kemudian cek regulasi dan lartas.

Apakah anda membutuhkan izin khusus dari menteri perdagangan atau Laporan Surveyor atau LS. Jangan langsung percaya pada HS code yang diberikan oleh supplier, terkadang kita bisa mengubah HS code yang diberikan oleh supplier supaya sesuai dengan HS dan regulasi di Indonesia. Jika komoditi kita membutuhkan LS atau Izin Surveyor, daftar online via KSO SCISI Sucofindo.

Pastikan proses inspeksi LS dilakukan SEBELUM barang dikirim. LS sendiri cukup cepat prosesnya, hanya butuh beberapa hari. Untuk komoditi Lartas, seringkali dibutuhkan izin-izin tertentu dari kementrian, cross check via website INSW untuk memastikan. Izin-Izin tambahan tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan untuk diselesaikan.

Checklist tahap 3:

  1. HS Code
  2. Lartas ( Larangan Terbatas )
  3. IP atau LS

Tahapan selanjutnya adalah crosscheck semua dokumen, apakah sudah lengkap dan benar. Diusahakan JANGAN memberikan informasi bohong pada seluruh dokumen termasuk Country Of Origin, Nilai Barang dll.

Terutama nilai komoditi, petugas bea cukai saat ini sudah cukup pintar untuk mengecek online nilai barang yang kita masukkan, jika kita mengurangi secara tidak wajar nilai barang untuk menghindari PPN dan PPH, pada saat customs clearance, barang kita akan ditahan dan proses pengeluaran akan sangat sulit dan berbelit-belit.

Jika dokumen sudah lengkap, saatnya mengirim barang kita ke Indonesia. Sembari mengirimkan, biasanya PPJK akan menyiapkan PIB, DNP, Surat Kuasa dan surat-surat pendukung lainnya. Kemudian kita akan membayar PPN, Bea Masuk dan PPH barang.

Tahap terakhir adalah custom clearance atau proses pengeluaran barang dari

Pada saat pengeluaran barang dari pelabuhan, kecepatan proses tergantung dari level jalur API kita.

  • Jalur MERAH : Inspeksi fisik, Inspeksi dokumen menyeluruh, secara peraturan pabean memakan waktu maksimal 48 jam jika semua dokumen dan cek fisik tidak ada masalah.
  • Jalur KUNING dengan HIJAU hampir sama : Tanpa inspeksi fisik , hanya inspeksi dokumen. Barang bisa dilepas dalam waktu 24 jam.

Untuk mendapat status jalur hijau, kita harus telah melakukan import dengan sukses minimal 3 kali. Untuk API baru, secara otomatis akan dimasukkan dalam jalur merah. Karena hal ini juga maka dokumen dan seluruh syarat komoditi harus sinkron, jangan ada sedikitpun kesalahan karena revisi bisa memakan waktu proses berhari-hari.

Perlu diketahui juga, pada saat kita mendapat status jalur kuning atau hijau, sewaktu-waktu status kita bisa turun kembali menjadi merah untuk keperluan cross check bea cukai. Jadi jangan terlalu pede memberikan jangka waktu yang terlalu dekat untuk waktu import kepada customer. Claim minimal 1 bulan untuk proses masuk barang dari luar negeri.

Setelah SPPB dikeluarkan oleh Bea Cukai, berakhirlah juga perjuangan panjang import kita. Jika anda benar-benar memperhatikan dokumen dengan teliti, tidak sulit melakukan import. Biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu besar dibandingkan dengan membayar import borongan tanpa API.